Palestina Tak Ingin Jadi Negara Bersenjata, Tapi Negara Modern Dan Demokratis

Mahmoud Abbas(AFP/JENS SCHLUETER)

PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas menegaskan Palestina tidak bercita-cita menjadi negara bersenjata nan terus dilanda konflik. Dalam pidatonya nan disampaikan lewat konvensi video kepada Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Kamis (25/9) waktu New York, Abbas menekankan visi membangun sebuah negara modern, demokratis, dan berdasarkan hukum, bukan negara nan dipenuhi kekuatan militer.

“Kami tidak menginginkan sebuah negara bersenjata,” tegas Abbas.

Dia menggambarkan Palestina masa depan sebagai negara nan mengedepankan supremasi hukum, penghormatan terhadap kewenangan asasi manusia, transisi kekuasaan nan damai, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan.

Menurutnya, pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat kudu dijalankan di bawah prinsip satu negara, satu hukum, dan satu abdi negara keamanan nan sah.

Abbas turut menegaskan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 tidak mencerminkan aspirasi rakyat Palestina. Ia menyebut tindakan nan menargetkan penduduk sipil dan penyanderaan tersebut tidak mewakili semangat kemerdekaan dan keadilan nan diperjuangkan bangsanya.

Dalam pidatonya, Abbas juga menyinggung kebenaran mengenai lebih dari seribu resolusi PBB mengenai Palestina tetap belum dijalankan. Namun, dia mengapresiasi langkah sejumlah negara, termasuk Prancis dan Arab Saudi, nan baru-baru ini memimpin konvensi tingkat tinggi dan memperluas pengakuan internasional terhadap Palestina.

Abbas menegaskan rakyat Palestina tidak bakal menyerah pada tekanan maupun penderitaan panjang akibat konflik.

“Tidak peduli berapa lama penderitaan ini berlangsung, semangat kami untuk hidup dan memperkuat tidak bakal padam. Fajar kebebasan bakal datang, dan bendera Palestina bakal berkibar sebagai simbol martabat dan keteguhan,” ujarnya. (AFP/I-3)