Wamendagri Lapor Ke Dpr Soal Anggaran Daerah, Begini Faktanya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri melalui pemantauan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah alias SIPD mencatat lesunya realisasi pendapatan dan shopping wilayah per 22 Agustus 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, realisasi pendapatan APBD provinsi, dan kabupaten alias kota per 22 Agustus 2025 baru senilai Rp 726,07 triliun, alias setara 54,44% dari target. Sementara itu, alokasi pendapatan dalam APBD seluruh wilayah senilai Rp 1.353,08 triliun.

Bima mengatakan nilai realisasi pendapatan APBD seluruh provinsi dan kabupaten alias kota ini lebih rendah dari kondisi pada periode nan sama tahun lampau sebesar Rp 824,27 triliun alias 61,34% dari sasaran saat itu.

"Ini agak di bawah dari tahun anggaran 2024," kata Bima saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Sementara itu, untuk shopping APBD provinsi dan kabupaten alias kota per 22 Agustus 2025 baru senilai Rp 604,33 triliun alias setara 43,63% dari sasaran tahun ini. Besaran alokasi APBD untuk besaran belanjanya sepanjang tahun ini adalah senilai Rp 1.399,99 triliun.

Nilai realisasi shopping seluruh wilayah dalam APBD itu juga lebih rendah dibanding periode nan sama tahun lampau nan nilainya sudah sebesar Rp 736,93 triliun alias 52,16% dari sasaran pada tahun lalu.

"Jadi belanjanya selisihnya sekitar 9% dan pendapatannya sekitar selisih 7% dibanding tahun lalu," ucap Bima.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article LPEM: 4 Provinsi RI Ini Paling Rentan Kebijakan Efisiensi Anggaran